Bogor, Nusajabar.online – Pemerintah Kabupaten Bogor mulai mematangkan rancangan anggaran daerah untuk 2027. Dalam proyeksi awal Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), belanja daerah Kabupaten Bogor diproyeksikan mencapai Rp14,533 triliun.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan besarnya proyeksi belanja tersebut berkaitan dengan kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor.
Angka tersebut meningkat sekitar Rp2,836 triliun atau 24,25 persen dibandingkan APBD Kabupaten Bogor 2026 yang ditetapkan sebesar Rp11,697 triliun.
Rudy menyampaikan hal itu seusai rapat paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, Cibinong, Jumat (14/8/2026).
Kebutuhan Pembangunan Dorong Belanja Daerah
Rudy menjelaskan, peningkatan kebutuhan anggaran tidak terlepas dari berbagai program pembangunan yang ingin diselesaikan pemerintah daerah.
Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, hingga pelayanan publik di berbagai wilayah Kabupaten Bogor.
Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang luas, terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan pembiayaan pembangunan menjadi cukup besar.
“Maka pada saat ingin jalannya selesai dibangun dalam waktu satu tahun, fasilitas pendidikannya ingin dibangun selesai dalam waktu satu tahun, fasilitas kesehatannya di 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan selesai dibangun dalam waktu satu tahun, maka inilah anggaran yang kita butuhkan bersama-sama,” kata Rudy.
Namun, Rudy menegaskan angka Rp14,533 triliun tersebut masih berupa proyeksi belanja dalam KUA-PPAS dan belum menjadi nilai final APBD Kabupaten Bogor 2027.
KUA-PPAS selanjutnya menjadi salah satu dasar bagi Pemkab Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor dalam menyusun serta membahas Rancangan APBD 2027.
Pendapatan Kabupaten Bogor Diproyeksi Rp10,65 Triliun
Dalam rancangan awal tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Bogor pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp10,651 triliun.
Sementara itu, belanja daerah diproyeksikan sebesar Rp14,533 triliun. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp3,882 triliun yang menjadi defisit.
Rudy mengatakan defisit tersebut muncul karena pemerintah daerah memasukkan berbagai kebutuhan pembangunan yang dinilai penting bagi masyarakat dalam perencanaan anggaran.
“Seluruh kebutuhan yang mendesak, seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat diusulkan semuanya, maka muncullah angka defisit tahun anggaran 2027 senilai Rp3 triliun lebih,” ujarnya.
Defisit Setelah Pembiayaan Masih Rp3,61 Triliun
KUA-PPAS Kabupaten Bogor 2027 juga memuat rencana pembiayaan daerah sebesar Rp265,981 miliar.
Rencana tersebut berasal dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp365,981 miliar yang diproyeksikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2026.
Sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp100 miliar. Dana tersebut dipersiapkan untuk pembentukan dana cadangan menghadapi Pilkada Serentak 2029.
Setelah memperhitungkan pembiayaan neto, posisi defisit dalam KUA-PPAS 2027 masih berada di kisaran Rp3,616 triliun.
Meski demikian, Rudy kembali menegaskan bahwa angka tersebut belum menggambarkan APBD Kabupaten Bogor 2027 secara final. Pemkab Bogor dan DPRD masih akan melakukan pembahasan, penyesuaian, serta menentukan prioritas anggaran.
Pemkab Bogor Siapkan Strategi Perkuat Pendapatan
Di tengah meningkatnya kebutuhan belanja, Pemkab Bogor juga berupaya memperkuat kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pemkab Bogor berencana mengintegrasikan Nomor Induk Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) serta memanfaatkan Zona Nilai Tanah (ZNT) dalam transaksi pertanahan.
Langkah tersebut diharapkan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi potensi penerimaan pajak secara lebih optimal.
Rudy berharap peningkatan pendapatan daerah dapat dilakukan tanpa memberikan tekanan berlebihan kepada masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan menengah ke bawah.
Selain mengoptimalkan pendapatan asli daerah, Pemkab Bogor masih mengharapkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Dukungan tersebut dinilai diperlukan untuk membantu membiayai sejumlah program pembangunan yang belum sepenuhnya dapat ditanggung melalui APBD Kabupaten Bogor.
“Mudah-mudahan walaupun defisit, kita berharap besar adanya bantuan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi, sehingga beberapa program yang belum bisa terbiayai dapat direalisasikan dalam waktu dekat, khususnya di tahun 2027,” kata Rudy.
Rudy: Pembangunan Bogor Membutuhkan Anggaran Besar
Rudy menilai besarnya proyeksi belanja daerah perlu dilihat dari luasnya kebutuhan pembangunan Kabupaten Bogor.
Ia mencontohkan pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan yang membutuhkan proses bertahap dan tidak seluruhnya dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
“Jalan tidak akan tuntas di Kabupaten Bogor dalam waktu satu tahun, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan tidak akan tuntas dalam waktu satu tahun. Kalau ingin tuntas, inilah kebutuhan anggaran yang kita butuhkan,” ujarnya.
Selanjutnya, Pemkab Bogor bersama DPRD Kabupaten Bogor akan membahas KUA-PPAS 2027 untuk menentukan program prioritas sekaligus menyesuaikannya dengan kemampuan fiskal daerah.
Catatan: angka Rp14,533 triliun, Rp10,651 triliun, dan defisit Rp3,882 triliun dalam naskah ini merupakan proyeksi awal KUA-PPAS, bukan APBD Kabupaten Bogor 2027 yang sudah final.
